Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi challenge fixing malah asik menjadi issue having.
Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.
This article will briefly retrace the heritage of Indonesia’s strategic intelligence dynamics since its inception and supply an Assessment of the present standing of political democratization usually and intelligence reform particularly just after 1998.
The tactic made use of here is historical investigation using literature resources, including articles or blog posts, textbooks, and also other readings in World wide web. It really is then concluded that the spirit of Sumpah Pemuda really should be our contemplative products and useful Iesson making sure that Reformation era might reach obtaining countrywide goals stated inside the Structure, a Culture that's truthful, prosperous, and democratic.
Kekuatan kontra intelijen juga sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kedaulatan dan mewaspai infiltrasi pihak luar yang sewaktu-waktu dapat menyerang.
Komunitas masyarakat sipil sejak reformasi terus mendorong pentingnya penataan intelijen negara yang transparan dan lepas dari intervensi politik.
Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor sangat penting dalam menghimpun informasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk terorisme.
Although officially faraway from coordination under Kemenkopolhukam, Mahfud emphasised that his ministry could however talk to BIN for details. “For a minister, I generally get details from the Head of BIN and infrequently talk to BIN to provide displays at ministerial meetings,” he claimed.[3]
[22] Therefore, the navy bodies connected on the civilian govt eventually carried out an intelligence ‘functionality’ to guard towards exactly what the Orde Baru
” (an intelligence agent who only can frighten the general public by demonstrating their identities) nevertheless attached to our intelligence agents must modify.
It lacked, even so, provisions for intelligence accountability and professionalism. For civil Culture, the draft submitted for discussion in parliament would've a similar legitimacy as intelligence corporations and functions carried out underneath authoritarian rule.
Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan design Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto product Di Sini demokrasi yang dijalankan adalah design Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, product demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.
g., by forced getting of people’s land and destruction on the atmosphere and forests ‘escorted’ by navy and intelligence corporations.
Artikel ini sudah memiliki referensi, tetapi tidak disertai kutipan yang cukup. Anda dapat membantu mengembangkan artikel ini dengan menambahkan lebih banyak kutipan pada teks artikel. (Desember 2024) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)